KALAH BERPERANG SEBELUM BERTANDING

illustration by Merdeka.com

Puncak dari sebuah tragedi adalah komedi”, ujar Charlie Chaplin seorang pesohor didunia komedi.

 

Longlifemagz – Setiap tanggal 9 Desember kita senantiasa memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Hari ini kita berada pada titik dimana pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan. Dukungan politik yang nyata tidak terlalu menjanjikan, sementara hukum belum pulih dari masalah korupsinya sendiri.

Fungsi badan pengawasan pemerintah belum efektif, sistem birokrasi terus membuka peluang bagi korupsi, sementara politisi dan pengusaha terus memelihara hubungan khusus yang kerap menimbulkan konflik kepentingan.

Disisi lain siasat pemberantasan korupsi masih tertinggal jauh, sekedar acara seremonial kampanye anti korupsi, menyelenggarakan forum dialog hingga pidato oleh para pejabat negara. Siasat yang dilakukan secara konvensional ibarat bayi yang terus belajar merangkak dari kebutuhan nyata untuk memberantas korupsi yang kian kompleks sifat dan polanya.

Tak berselang lama dari seremonial Hari Anti Korupsi Internasional, di bulan November 2017 masyarakat di hebohkan dengan dibukanya pintu menjadi perangkat desa. Tentunya warga desa setempat berduyun-duyun mendaftarkan diri, melengkapi dokumen-dokumen pendaftaran yang telah di tetapkan turut serta dalam proses seleksi. Alih-alih bisa memerankan diri sebagai perangkat dengan ambisi agar bisa menyelesaikan urusan duniawinya, warga dikejutkan dengan perkara ‘orang titipan-jual beli jabatan’.

Perkara jual beli jabatan bukan suatu hal yang baru bahkan sudah menjadi rahasia umum, hal tersebut tak lantas didiamkan dan jadi tradisi belaka. Apa gunanya sekolah wajib 12 Tahun sampai melanjutkan ke perguruan tinggi yang juga diselingi dengan kesibukan organisasi dengan khayalan menambah pengalaman demi masa depan. Ujung-ujungnya kalah dengan uang? Bukankah kita sudah belajar sejarah sejak dini yang terngiang-ngiang ungkapan Soekarno (JASMERAH).

Lantas kenapa kita masih melanjutkan tradisi zaman kuno, yang sewaktu-waktu rakyat harus memasok upeti, menerima uang tanpa bekerja dan risiko nyawa (sogokan). Masih mengamini tradisi lama berarti mencederai idiom kidz zaman now yang telah mengenal alat-alat modern dan internet sejak dini.

Ironi terjadi dibanyak wilayah, diantaranya adalah Boyolali. Seperti yang dilansir dalam website Solopos.com, Seleksi penerimaan perangkat desa se-Boyolali dinilai amburadul (27/9/2017), menyebutkan tawar menawar kursi perangkat desa antara calon peserta tes dengan pemangku kepentingan di daerah bersangkutan.

Jadi orang-orang yang direkomendasikan untuk menduduki perangkat desa sudah ada sebelum ada seleksi. Tentu saja, harus dengan tebusan, harga kursi Kaur Rp 65 juta, Sekretaris desa Rp 85 juta. Berkaca dari fenomena ini mungkinkah dapat di benarkan anggapan Soekarno bahwa sampai 1965 revolusi nasional belum selesai; nation-building belum tuntas, bahkan character-building belum selesai.

Baca :

Dibalik Tumbuh-kembangnya Korupsi di Indonesia

Antara Moshing, Undergroung, dan Buta Makna

Sir Charles Spencer alias Charlie Chaplin seorang pesohor di dunia komedi pernah berujar “puncak dari sebuah tragedi adalah komedi”, dalam sebuah tragedi yang paling pilu pun ada sisi jenaka yang bisa kita lihat, mungkin tidak menghibur, tapi setidaknya tragedi tidaklah membawa kepiluan belaka.

Bagaimanapun kita telah saksikan panggung komedi penerimaan pegawai atau tepatnya perangkat desa, yang dihiasi intrik sogokan bagai kalah berperang sebelum bertanding. Generasi millennial rugi kalau cari kerja kok bayar, andalkan kreativitas dan teknologi; menjadi content creator, gaming, daily vlogger, pengguna Instagram, pelaku industri kreatif atau youtubers, seperti para kids zaman now yang acapkali membuat konten kreatif dan dapat menghasilkan. Karena sesungguhnya kids jaman now harus beda dengan kids zaman old yang suka mbayar.

Dibalik Tumbuh–Kembangnya Korupsi Di Indonesia

Photo by doc. Kompasiana

Biarkan generasi tua menghabiskan jatah waktunya. Setelah itu, kami generasi muda menggantikan dengan kejayaan baru untuk Indonesia. Korupsi bukan budaya!


 

Longlifemagz – Korupsi bukan suatu perkara baru dimasyarakat, hingga muncul idiom korupsi adalah budaya. Begitu ungkapan genit yang sering terpampang, baik dimedia surat kabar maupun elektronik, sehingga persoalan korupsi seolah-olah menjelma sebagai budaya di Indonesia.

Korupsi sudah menjadi bagian dari “budaya” bangsa. Inilah yang perlu kita perhatikan secara seksama. Bagaimana suatu tindakan melahirkan budaya sebagai kebiasaan yang melekat dan dilaksanakan secara turun temurun. Dan korupsi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan masyarakat.

Perang melawan korupsi seolah-olah telah menjadi pertempuran semua orang. Terlebih lagi di Indonesia, yang merupakan bagian dari negara-negara dunia ketiga. Kampanye-kampanye anti-korupsi memang menempatkan laku menyimpang yang satu ini sebagai persoalan bersama, baik bagi kelas borjuis, kelas menengah maupun kelas buruh (John Maya, 2011).

Mari kita perhatikan bagaimana korupsi itu berjalan dan di mana posisinya. Watak rakus dari individu-individu telah berkembang luas, tidak hanya kepada mereka yang telah memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi, tapi juga kepada calon-calon pemimpin yang terjadi di tataran elit, oleh Robert Klitgaardkorupsi dirumuskanC= D + M – A.

Terungkapnya berbagai kasus korupsi menjadikan isu ini sebagai headline di media baik lokal maupun Nasional setelah keberhasilan KPK menangkap 5 kepala daerah sepanjang bulan September, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Wali Kota Tegal Siti Masitha, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen danWali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Hal ini telah jelas menggambarkan bahwa korupsi hanya terjadi di lingkup elitis, artinya korupsi tidak berada di lingkungan masyarakat tetapi pada kepentingan pribadi (elit). Korupsi bukan budaya, karena kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat, seperti yang diungkap Koentjaraningrat (2009:144).

Baca : Nasionalisme Negara Dunia Ketiga

Data riset TII, Indonesia berada di peringkat 90. Mencerminkan bahwa korupsi merupakan “penyakit” yang saat ini mewabah di negara-negara berkembang. Korupsi tidak tumbuh-kembang di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Karena di negara-negara maju tersebut sudah terbentuk mekanisme kontrol yang kuat melalui modal sosial (socialcapital).

Persoalan korupsi seringkali menumpukan pandangannya pada subjektivitas pelaku, menitik beratkan pada persoalan cultural. Nampaknya pendapat dan tarikan solusinya berpijak pada diskursus pembangunan masyarakat (communitydevelopment) dan mengaburkan situasi sosio-kultur Indonesia. Pertama masyarakat Indonesia belum lepas dari watak feodal. Kedua pada rezim orde baru berlakunya kebijakan floatingmass, dan ketiga Indonesia adalah negara semi-kapitalisme.

Kasus korupsi yang setiap saat bisa dilakukan siapa saja seringkali membuat hati dan perasaan ini kecewa karena apa yang janjikan pada saat masa kampanye hanya menjadi janji manis belaka. Sebagai pengambil kebijakan tidak becus, bekerja bersikap oportunis.

Banyak yang bilang korupsi soal moral. Atau pula agama yang dijadikan nilai dasar untuk menghapus sifat-sifat korupsi. Ternyata itu tidak mengubah situasi. Sejumlah fakta ini membuktikan bahwa tidak ada keterkaitan erat antara keberagamaan seseorang dengan tindakan korupsi. Artinya persoalan korupsi bukan persoalan keimanan.

Berdasarkan data Kompasiana.com, agama yang menjadi benteng terakhir ternyata juga tak ampuh. Para tokoh agama terjebak dalam pusaran korupsi seperti kasus Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji, Luthfi Hasan Ishaaq anggota DPR yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai tersangka kasus suap impor daging kepada Kementerian Pertanian. Fahd A Rafiq menjadi terdakwa ketiga dalam kasus pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama pada APBNP 2011 dan APBN 2012.

Baca : Rocker dan Rockabilly: Sejarah Musik Rockabilly dan 8 Lagu Rockabilly yang Bersejarah

Rasa keadilan jauh dari pandangan hidup mereka. Yang penting menimbun kekayaan sebanyak-banyaknya dengan “menghalalkan segala cara”. Berapa banyak orang tua yang dulu tak berbuat apa-apa mengusir penjajah, sekarang menjadi orang berpangkat. Hidup kaya raya dan masih saja saling berebutan kekayaan dengan cara yang tak benar, dengan jalan yang tidak bermoral, tanpa rasa malu dan rasa bersalah. Melalui korupsi, penipuan dan berbagai penyelewengan terhadap hukum dilakukan.Dari waktu ke waktu kesenjangan sosial dan ekonomi semakin kentara, ketika itulah individualisme tumbuh (Pramoedya,2013:51).

Korupsi ialah tindakan yang mengambil hak orang lain melalui kekuatan politik. Korupsi tidak bisa dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuatan politik. Korupsi lahir dari sebuah sistem ekonomi-politik yang kapitalistik, bukan lahir dari proses kultural (budaya).

Logika korupsi adalah logika dari sebuah ‘kelas’ yang berorientasi pada akumulasi, eksploitasi dan ekspansi. Korupsi secara materialis berorientasi pada hitung-hitungan besar kecil modal kampanye, arena politik jadi lahan memperkaya diri sendiri/ sanak saudara, mencari lahan baru mulai dari pengadaan, penyusunan hingga pelaksanaan kebijakan.

Ketiga watak dasar kapitalisme tersebut akan membentuk watak-watak turunan yang juga berkarakter kriminal: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pendekatan kultural tidak akan pernah mampu menyelesaikan persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena kultur sendiri adalah seperangkat ide yang dibentuk, bukan aktivitas individu dalam kehidupan masyarakat.

Realitas Semu Gerakan 30S

Aksi pelajar saat itu mendukung pelarangan PKI, diabadikan oleh Getty, BBC

Photo by doc. Tribunnews, BBC

30 September, sensasi ketakutan masa lalu yang diamini secara berjamaah dengan suka cita riang gembira hati senang senantiasa. Generasi muda, generasi millennial harus membiasakan diri untuk hidup tanpa mitos dan dengan penuh kesadaran atas kenyataan sejarah yang tentunya rumit. Patria o muerte!


 

Longlifemagz – Rezim Orde Baru merupakan kekuatan besar yang tidak tertandingi selama lebih dari tiga dekade (1996-1998) menguasai Indonesia. Peristiwa 30 September 1965 menjadi satu peristiwa penting rezim Orde Baru dalam membangun hegemoni kekuasaan, sejarah yang telah terdistorsi kepentingan elit kian absurd.

Sebagaimana yang lazimnya terlihat, tak jarang dalam perjalanan menuju kekuasaan itu penuh dengan sikut-sikutan di antara para elit politik, tetapi juga jerit tangis dan ceceran darah rakyat kebanyakan.

Maka dari itu perlunya kita menguak rahasia atau misteri-misteri tertentu kekuasaan rezim Orde Baru bukan untuk mengorek luka lama melainkan untuk belajar bersama dari periode yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa ini.

Peninjauan kembali sejarah itu penting, terutama jika kita memahami sejarah bukan sebagai warisan, melainkan sebagai suatu pelajaran. Sejarah hendaknya tidak dipandang sebagai pemberian dari masa lampau yang harus di pertahankan mati-matian atau dijadikan sumber justifikasi terhadap apa yang kita lakukan sekarang, melainkan sebagai sumber inspirasi untuk menata kembali masyarakat menjadi lebih baik di masa kini dan masa depan.

Pertama-pertama yang perlu kita cermati tentang kuasa rezim Orde Baru yaitu strategi politik yang di terapkan Soeharto sebagaimana dituliskan oleh Pramoedya Ananta Toer dalam buku Arok-Dedes bahwa politik tak selalu identik dengan perang terbuka. Politik adalah permainan catur di atas papan bidak yang butuh kejelian, pancingan, ketegaan melempar umpan-umpan untuk mendapatkan peruntungan besar.

Sejak dibangku sekolah kita diajarkan menghafal nama Presiden dan tahun periode kekuasaan sebagai wujud wawasan kebangsaan, saat itulah kita tahu Soeharto sebagai pemenang karena dia terlama.

Lalu timbul pertanyaan, kok presidennya pak Harto terus ya? Padahal setiap 5 tahun di adakan pemilihan umum, lagi-lagi pak Harto yang jadi presiden¸ semua itu tentu penting menjadi persoalan memahami masa lalu secara lebih kritis agar mampu merencanakan taktik perubahan secara lebih tepat.

Keberhasilan Orde Baru memimpin selama 32 tahun tidak lepas dari metode militerisme-fasisme, di mana satu minoritas menguasai mayoritas melalui peristiwa-peristiwa menggoncangkan. Hal itu dilakukan melalui pembantaian tahun 1965 yang menurut penuturan komandan Sarwo Edhie mncapai angka 3 juta orang. Keterikatan peristiwa ‘65 dengan strategi politik Soeharto inilah yang masih kabur di paparkan oleh kaum terpelajar.

Pertama-tama dalam membangun rezim Soeharto menyingkirkan lawan terbesarnya, sebagaimana dikatakan oleh Machiavelli dalam bukunya Il Principe untuk mendapatkan kekuasaan yaitu musnahkan garis keturunan keluarga penguasa/kelompok dominan.

Harus diingat bahwa manusia harus dicintai atau di hancurkan; mereka akan menuntut balas dendam atas luka ringan, namun mereka tidak dapat melakukan hal serupa apabila mereka terluka parah.

Berangkat dari peristiwa 65 inilah kemudian Soeharto membangun hegemoni menciptakan realitas semu lewat film buatan pemerintah, Pengkhianatan Gerakan 30 September/PKI (1984), sebuah film jalur kuning, film serangan fajar, yang menjadi tontonan wajib setiap tahun bagi anak-anak sekolah. moral sederhana: bahwa sejak kemerdekaan dan masa-masa selanjutnya, PKI bersifat anti nasional, anti agama, agresif, haus darah, dan sadis.

Baca :Film G30S PKI Ala Kids Zaman Now

Arief Budiman pernah mengatakan bahwa sistem politik totaliter menekankan konsensus total di dalam masyarakat dengan cara indoktrinasi ideologi dan paksaan, dan juga melakukan konflik total tanpa melihat derajat kebebasan individu.

Kekuasaan yang sewenang-wenang ini telah berhasil meninabobokan rakyat, alhasil tiap kali peringatan 30 September yang terjadi tidak lepas dari logika Orde Baru dan hanya menebar kebencian seperti genjer yang di urap dan di oseng pun jadi horor, palu dan arit pun sebagai alat produksi wong cilik juga jadi horor.

Telah dapat kita gariskan bahwa ciri khas atau mentalitas dasar dari Orde Baru itu menarik untuk dilihat, terutama dari sudut pandang sosiologi, karena politik kekerasan yang dipakai telah menyebabkan timbulnya keadaan seseorang menjadi ketakutan.

Dalam langkah ini telah terbongkar bahwa kesan yang dibentuk rezim Orde Baru bukan hanya belum memadai, melainkan menyembunyikan sesuatu, jadi merupakan sebuah distorsi. Setiap rezim pasti memiliki opini yang dibuat untuk membenarkan dirinya saja, maka kita perlu menelanjangi kesan sebagai distorsi sehingga distorsi dalam realitas terbuka juga.

 

 

 

 

 

Nasionalisme Negara Dunia Ketiga

Photo by doc. Antara

Nasionalisme Eropa lahir dari akumulasi modal, semangatnya liberal Liberte, Egalite and Fraternite, Nasionalisme Indonesia lahir dari akumulasi penderitaan, kemiskinan dan penjajahan, semangatnya keadilan sosial. Kemerdekaan adalah semangat mengikis habis kesenjangan, Dirgahayu Republik Indonesia!


 

Longlifemagz – Mengupas arti nasionalisme Indonesia tidak bisa lepas dari kondisi pra kemerdekaan, memahami kondisi politik Indonesia masa lalu terdapat unsur atau faktor yang penting. Kita tahu, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak takut untuk belajar dari lembar-lembar sejarahnya sendiri, betapa pun hitam atau putih lembar-lembar tersebut. Beberapa interpretasi dilebih-lebihkan atau dipergunakan secara serampangan dan pemikiran secara spekulatif tidak akan membawa kita lebih maju setapak pun dalam menerangkan aspek kausal nasionalisme.

Sifat-sifat pokok dari politik kolonial Belanda dapat dicari dengan menggunakan analisis lain dan dengan jalan membandingkan dengan imperalisme negara Eropa lainnya. Balanda membutuhkan hasil-hasil daerah tropis dan mendapatkannya harus secara pemungutan upeti. Hal ini diperkuat karena awal abad ke- 19 negeri Belanda masih bersifat agraris dan dapat di dapat digolongkan dalam kapitalis muda, belum terdapat industri besar (multinasional). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Inggris di tanah jajahan mereka menjual kain tenun, kain-kain ini sebagai hasil revolusi Industri. Pada titik awal ini sudah tergambar bahwa fungsi tanah-tanah jajahan itu berakar pada perbedaan kondisi ekonomis negara induk.

Depresi ekonomi mempengaruhi politik Belanda pada umumnya dan politik kolonialisme pada khususnya, tendensi tersebut menggambarkan determinisme ekonomis basis struktur mempengaruhi suprastruktur. Kondisi ekonomi Belanda semakin di perparah sebagai akibat dari Perang Napoleon 1803 dan Perang Diponegoro 1825 yang menguras darah, dana dan air mata. Akhirnya pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan bahwa daerah-daerah taklukan harus memberi keuntungan material bagi Belanda melalui sistem cultuurstelsel.

Tak heran-heran kita selalu bertanya bagaimana bisa suatu negara menjajah lebih dari 3 Abad yang secara geografis terletak di benua yang berbeda berjarak 28.000 kilometer, prajurit perang tidak sebanyak pribumi nusantara dan musuh tidak mengenal semua medan peperangan. Pada periode itu di Hindia Belanda umumnya dan Jawa khususnya masih terdapat kerajaan yang memiliki prajurit terlatih dan alat perang yang mumpuni bisa dengan mudah dikendalikan oleh satu kekuatan yang semasa itu belum menjadi negara adidaya.

Pemerintah Belanda dalam menjalankan sistem rezim kolonial kekuasaannya di Hindia Belanda struktur kekuasaannya bersifat hierarkis feodal yang bertulang punggungkan pegawai binnenlands bestuur (BB) atau pangreh praja. Sehingga timbullah semacam enfeodalisasi yang meletakan elit pribumi di jabatan-jabatan administrasi dan keamanaan yang di kontrol langsung oleh Gubernur Jendral, kondisi yang non-asimilatif ini membuat sikap elit birokrasi condong konservatisme dan gaya hidup yang terbelenggu tradisionalisme. Pola konsumsi masyarakat tradisional : keserbamewahan, kekayaan sebagai lambang status, hubungan masyarakat berdasarkan perasaan dan homogen.

Struktur kekuasaan yang diterapkan oleh Belanda telah menciptakan hierarki ketat yang menjadi perintah dari atas ke bawah dengan cara menempatkan elit-elit pribumi di posisi strategis. Dalam pada itu politik Belanda mendorong mereka untuk mempertahankan gaya hidup tradisional berikut seni, sastra, dan filsafatnya. Sartono menyatakan bahwa pemerintah Hindia menghadapi proses enfeodalisme yang penuh ambivalensi, ibaratnya berdiri dengan satu kaki dalam alam tradisional dengan paternalisme, otoritarianisme dan feodalismenya, dengan kaki yang satunya dalam dunia modern dengan tatanan birokratis (2014; 100).

Proses ambivalensi tersebut merupakan hambatan bagi kelompok priyayi profesional atau kaum terpelajar untuk memegang peranan sebagai inovator perubahan sosial yang disebabkan karakter feodal yang belum tuntas serta politik kolonial mengutamakan keamanan dan ketertiban (rustand orde), hak istimewa (exorbitante) kekuasaan yang sewenang-wenang. Kebijakan tersebut berhasil mengubah paradigmamasyarakat bahwa politik itu urusannya wong gede (penguasa). Rakyat benar-benar diarahkan hanya untuk bekerja, berproduksi dan tidak memiliki peran lagi dalam politik (Lane, 2007;42-43).

Situasi kolonial merupakan tantangan bagi tanah jajahan untuk mengkonsentrasikan aktivitas kolektif untuk mempertahankan diri dan mengubah situasi. Hal ini menyebabkan timbulnya kesadaran, perasaan dan kehendak nasional. Nasionalisme Indonesia seperti halnya negara-negara dunia ketiga lainnya mempunyai basis historis pada kolonialisme , maka sifat anti kolonialisme (Baca : Nasionalisme) menjadi bagian utama.

Semangat nasional harus di pandang sebagai suatu proses sosial, sekali muncul tidak dapat di cegah lagi dan hanya akan terhenti setelah kolonialisme lenyap. Konsep nasionalisme rakyat Indonesia dapat dilihat melalui 3 aspek yaitu : aspek kognitif yang mendasarkan pada kondisi yang terjadi (penjajahan), aspek afektif yang mendasarkan pada reaksi-reaksi emosional dan aspek orientasi yang mendasarkan pada tujuan bersama, seperti halnya yang tertuang dalam sumpah pemuda ‘satu nusa, satu bangsa dan satu bangsa’ . Ringkasnya sifat-sifat nasionalisme dunia ketiga berdasar pada : solidaritas, pluralisme, kesadaran kondisi sosial serta dinamis. Penderitaan yang sama pada waktu kolonialisme, melahirkan keinginan bersama menciptakan lingkungan hidup yang bebas.