1


photo by : Fendi

 

“Beberapa Pasal yang ada di dalam RUU Permusikan dinilai dapat membatasi kreatifitas berkarya bagi para musisi. Hal ini bukan hanya terkait dengan proses kreatif berkarya saja, namun juga dapat membatasi ekosistem belantika musik di Indonesia.”

SEMARANG, SABTU (16/2/2019) – RUU Permusikan yang sedang digarap oleh DPR RI, menjadi salah satu hal yang cukup meresahkan banyak musisi di Indonesia. Hingga saat ini, sudah terdapat ratusan musisi dari berbagai aspek menolak RUU tersebut.

Beberapa Pasal yang ada di dalam RUU Permusikan dinilai dapat membatasi kreatifitas berkarya bagi para musisi. Hal ini bukan hanya terkait dengan proses kreatif berkarya saja, namun juga dapat membatasi ekosistem belantika musik di Indonesia.

Semarang menjadi salah satu kota yang merespon untuk mendiskusikan polemik RUU Permusikan ini. Beberapa musisi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak (KNTL) RUU Permusikan Semarang, menggelar diskusi terkait hal tersebut, Jumat (15/2/2019) di Impala Space, Jl. Letjen Suprapto No. 34, Kota Lama Semarang.

Hadir di tengah diskusi P. Donny Danardono, SH, MagHum. (Dosen Ilmu Hukum Filsafat UNIKA Soegijapranata), Ivan Bakara (LBH Semarang), Adiyat Jati Wicaksono (Semarang Creative Consortium/OK Karaoke) serta moderator, Gatot Hendraputra (Impala Space/Jazz Ngisoringin).

Forum diskusi menemukan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah industri musik di Indonesia, pemegang modal besar/major label tidak lagi memegang kendali atas jalannya industri. Disrupsi dalam industri hiburan menyebabkan ekosistem musisi independen/sidestream punya posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan ekosistem yang dibangun oleh pemodal besar

photo by : Fendi

RUU Permusikan juga dinilai punya beberapa kepentingan dibaliknya seperti; Pembungkaman musisi yang aktif bersuara tentang isu-isu sosial yang berkembang, Kepentingan pemodal besar untuk kembali mengendalikan industri musik di Indonesia, Serta potensi pemborosan anggaran oleh Komisi X DPR RI untuk mengegolkan RUU Permusikan.

Saat ini masyarakat Indonesia telah sampai pada kesadaran politik bahwa masyarakat berhak untuk ikut mengontrol kinerja pemerintah/anggota parlemen yang mereka pilih. Namun dalam kondisi ini, parlemen masih pada mindset bahwa mereka lah yang seharusnya mengatur dan menertibkan perilaku dan ekspresi masyarakat, memposisikan diri mereka sebagai ‘bapak’ yang harus mendisiplinkan ‘anak-anak nakal’ dengan membuat peraturan yang mengikat dan membatasi.

Kontrol inilah yang ingin ditegakkan RUUP salah satunya dengan media “sertifikasi”. Menurut pengamatan Donny Danardono, ada beberapa aspek yang dibutuhkan dalam mewujudkan serfitikasi ini, salah satunya yang menjadi sorotan adalah “kode etik”. Dalam banyak pekerjaan profesional, kode etik ini diperlukan sebagai ukuran tanggung jawab profesionalisme dalam pekerjaan, sedangkan dalam hal ekspresi musik, sertifikasi pada musisi (non pengajar) tidak dapat diterapkan karena musisi dalam berkarya atau menampilkan karyanya ke khalayak, bukan hubungan antara profesional dengan klien.

Pada kenyataannya, ekosistem musik sebenarnya lebih membutuhkan perlindungan dalam menjalankan haknya untuk memperoleh penghidupan yang layak, bersuara, berekspresi dan berserikat. Bukan pembatasan yang tafsirnya mudah diselewengkan menjadi pembatasan atau bahkan pembungkaman.

Dalam hal pembatasan karya, Adiyat berpendapat kalaupun dirasa perlu untuk membatasi, yang bisa dibatasi bukan wilayah kreasi, kreasi sepenuhnya bebas, musisi sendiri yang memberi batasan. Yang bisa dibatasi adalah penonton atau konsumen musik, dengan klasifikasi, misalnya dengan memberi label imbauan konten, batas minimum usia, dan semacamnya dalam produk musik atau pertunjukan musik.

“Menurutku menarik karena mengumpulkan banyak musisi, produser rekaman independen dan kawan-kawan perfilman untuk bersama mendiskusikan soal RUU Permusikan, bahkan media tidak hanya ikut meliput tapi memberikan perspektifnya. Artinya dari peristiwa ini sebenarnya muncul kesadaran kritis baik individu maupun kolektif yang pada akhirnya bertemu. Ini positif menurut saya. Dan perlu digaris bawahi, ada atau tidak ada RUU Permusikan ini, musisi tak sepenuhnya aman, jangan lupa, jika salah satu pasal yang dikritisi  para musisi adalah Hal pembatasan ekspresi dan ancaman pidana, masih ada UU ITE, pasal tentang pencemaran nama baik, penodaan agama dan banyak lagi yang bisa dipakai membungkam musisi yang bersuara kritis,” ujar Adiyat.

Ia juga berharap kedepan musisi bersama elemen yang lain bisa mengawal terus proses demokrasi dan kebijakan-kebijakan publik yang lain yang sama-sama penting, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RKUHP. Atau mengkritisi UU lain yang sama-sama mengekang hak berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berserikat.

Ivan menambahkan bahwa diskusi ini sekaligus memberi refleksi bahwa sebelum musisi yang diupayakan untuk dibungkam, ada kawan-kawan dari pers, industri perfilman, masyarakat luas, dan aktivis yang telah dilakukan upaya-upaya pembungkaman. Ia mengajak agar masyarakat bersama-sama tetap mengawal pembatalan RUU Permusikan ini hingga selesai serta mengoreksi aturan-aturan karet lainnya.

“Sikap yang tepat bagi warga negara terhadap kasus semacam ini adalah dengan terus menyuarakan pendapat secara kolektif dengan cara terus berkumpul, berserikat, dan berpendapat. Selain itu, yang juga perlu terus diperjuangkan ialah ekspresi musisi sebagai salah satu wujud partisipasi dalam menyuarakan berbagai isu sosial yang harusnya justru dilindungi, bukannya dibatasi,” terang Ivan.

Sementara itu, menyikapi hasil “Konferensi Meja Potlot” yang bersepakat untuk membatalkan RUU Permusikan, Gatot Hendraputra mengingatkan seluruh peserta diskusi bahwa sebagai “bangsa yang pemaaf dan pelupa”, masyarakat tidak boleh terbuai dengan janji akan dibatalkannya RUU Permusikan dan terus mengawal pembatalan RUU Permusikan hingga tuntas.

photo by : Fendi

Juga dibahas semalam tentang potensi kasus RUU Permusikan ini sebagai media pengalihan isu, dan disimpulkan bahwa kasus ini bukan pengalihan isu dari permasalahan lain karena; Menurut peserta diskusi dari kalangan media, kasus ini hanya viral di kalangan tertentu, Untuk mengalihkan isu biasanya dibutuhkan kasus yang lebih bombastis dan lebih receh, Dalam diskusi tidak ditemukan isu penting lain yang berlangsung bersamaan waktu dengan kasus RUU Permusikan yang berkembang selama seminggu terakhir.

Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan Semarang lewat forum diskusi ini kemudian melahirkan poin kesimpulan sebagai berikut:

  1. Musik/suara tidak terlepas dalam wujud ekspresi, maka dari itu kebebasan berekspresi tidak boleh dibatasi maupun dicabut.
  2. Pengendalian dan pembatasan terhadap jalannya industri di bidang musik sangatlah merugikan dan mematikan ruang kreativitas masyarakat.
  3. Musik memiliki sifat multi tafsir, menjadikan musik sebagai alasan atas kriminalitas sangatlah tidak relevan.
  4. Jika RUU permusikan disahkan, maka akan menjadi sangat tidak efektif karena adanya tumpang tindih dengan undang-undang lainnya seperti UU terkait pendidikan, UU Pemajuan kebudayaan bahkan KUHP.
  5. Sertifikasi dan kode etik dalam wilayah seni musik tidak dapat diterapkan karena musisi dalam berkarya atau menampilkan karyanya ke khalayak, bukan hubungan antara profesional dengan klien.
  6. Apabila RUU Permusikan disahkan, berpotensi untuk membuka celah baru munculnya aturan-aturan lain yang mengekang masyarakat dalam aktivitas lainnya bahkan hingga ketahap yang sangat privat, hal ini tentu bertentangan dengan demokrasi.
  7. Meski beberapa elemen lain seperti “Konfrensi Meja Potlot” juga menghasilkan keputusan untuk menghapus RUU Permusikan. Perlu untuk terus mengawal agar RUU Permusikan yang cacat ini betul-betul clear and clean dihapus dari Prolegnas 2019.

 

Keyword :



FIND US ON

[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="circle" icons_location="top" col_number="auto" custom_colors="true" bg_color="#a70a0d" bg_color_hover="" icon_color="" icon_color_hover="" outer_color="dark"]

ABOUT US

Longlife Magazine merupakan salah satu media digital seputar lifestyle remaja terkini. Kami memiliki beberapa rubrik mengenai lifestyle, event terkini, dan cerita inspirasi  dari para pelaku industri kreatif yang menarik untuk kalian ikuti.

Media ini diterbitkan sejak Februari 2015 sebagai media alternatif, efektif dan strategis yang memuat aneka ragam informasi bagi para pembacanya.